Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Usul Bank Tani, Tak Jauh Berbeda dengan Janji Jokowi

image-gnews
Calon presiden inkumben Joko Widodo alias Jokowi (kanan) dan calon presiden Prabowo Subianto saling menyapa saat menghadiri acara pengambilan nomor urut capres di  gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Kedua pasangan yang bertarung dalam pilpres 2019 tampak akrab dalam acara pengambilan nomor urut capres. REUTERS/Darren Whiteside
Calon presiden inkumben Joko Widodo alias Jokowi (kanan) dan calon presiden Prabowo Subianto saling menyapa saat menghadiri acara pengambilan nomor urut capres di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Kedua pasangan yang bertarung dalam pilpres 2019 tampak akrab dalam acara pengambilan nomor urut capres. REUTERS/Darren Whiteside
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno berjanji bakal membentuk lembaga keuangan khusus yang ditujukan untuk para petani dan nelayan jika nanti keduanya menang dalam pemilihan presiden di 2019. Lembaga berbentuk Bank Tani dan Nelayan tersebut akan memberi bantuan pembiayaan untuk kedua sektor usaha ini.

Baca: Dedi Mulyadi Minta Prabowo Tunjukkan Data Lengkap Warga Kelaparan

"Ini sesuatu yang dirindukan petani," Direktur Materi dan Debat dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, dalam acara Rabu Biru "Outlook Ekonomi Indonesia 2019" di Rumah Media Center Prabowo-Sandiaga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2019.

Hanya saja, Sudirman belum menjelaskan secara rinci bentuk ataupun model dari Bank Tani dan Nelayan yang akan dibentuk nantinya jika pasangan tersebut terpilih. Sebab, detailnya akan 
diatur dalam sebuah buku yang akan segera diterbitkan.

Tapi sebetulnya wacana Bank Tani dan Nelayan ini bukanlah hal baru. Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan mendirikan bank yang sama saat masa kampanye Pemilu Presiden 2014. Bank ini nantinya akan memberikan pinjaman kredit dengan bunga ringan bagi petani dan nelayan.

Juli 2015, Jokowi menyampaikan bahwa gagasan pendirian Bank Tani perlu kajian lebih serius agar petani menjadi bermartabat, dan tidak terjebak pengijon dan lintah darat. Tapi hingga kini, 
rencana itu tak terdengar lagi kabarnya.

Oktober 2018, Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, pun menulis cuitan di akun twitternya @Dahnilanzar. "Bank tani dan nelayan adalah salah satu tawaran 
@prabowo dan @sandiuno untuk memastikan akses permodalan bisa menjangkau petani dan nelayan untuk mendorong kapasitas ekonomi mereka. Bank Tani dan Nelayan menjadi salah satu 
instrumen untuk membangun ekonomi berbasis pertanian dan kelautan."

Cuitan Dahnil ini direspons oleh anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko lewat akun twittnya @budimandjatmiko. "Sudah ada #BUMDes yang juga bisa jadi 
bank untuk petani dan nelayan. Langsung dimiliki oleh orang-orang desa. Mari adu program."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dahnil kembali merespons cuit tersebut. "Bank Tani dan Nelayan juga jadi janji Jokowi dulu tapi tak jalan, maka pendekatan model Grameen Bank dengan konsistensi antara janji dengan pelaksanaan penting."

Meski tidak menyebutnya sebagai Bank Tani, tapi pada Juni 2018, Jokowi memang meresmikan korporasi petani pertama di Indonesia. Namanya yaitu Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama atau MBB Sliyeg di Kecamatan Sliyeg, Indramayu, Jawa Barat. MBB Sliyeg ini dikelola Kementerian BUMN. Salah satu layanannya yaitu Kredit Usaha Rakyat atau KUR.

Walau begitu, masalah belum sepenuhnya selesai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasional mengatakan seluruh sektor sudah sebenarnya dapat menikmati KUR. Hanya nelayan yang masih belum bisa mendapatkan KUR.

Baca: Prabowo Sedih Lulusan SMA Hanya Jadi Pengemudi Ojek

Kemenko Perekonomian masih mengecek berapa harga rata-rata sebuah kapal yang bisa nantinya dibeli menggunakan pinjaman KUR oleh nelayan. Lalu, cara pengoperasiannya, apalah nelayan perorangan atau berkelompok. "Misal kira-kira harganya Rp 350 juta, nah bisa kami kasih (KUR). Kami masih pelajari," kata Darmin di kantornya, Jumat, 28 Desember 2018.

Simak berita terkait Prabowo di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

2 menit lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Tiongkok 4 November 2022. Kay Nietfeld/Pool via REUTER
Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.


Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menkominfo Budi Arie Setiadi (kedua kanan), Menkopolhukam Hadi Tjahjanto (kedua kiri), Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin (kanan) dan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail (kiri) meninjau ruang Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) atau Indonesia Digital Test House (IDTH) sebelum peresmian di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024. Presiden mengatakan kehadiran IDTH sangat penting bagi pengawasan perangkat teknologi digital baik mobil listrik hingga perangkat komunikasi yang akan masuk ke Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.


Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.


Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

9 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, menerima ucapan selamat dari Menteri Pertahanan AS, Lloyd J. Austin III, pada Rabu, 24 April 2024, setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum. Foto: Tim Media Prabowo
Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.


Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

10 jam lalu

Wapres Ma'ruf Amin. ANTARA/Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden
Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi soal rencana Presiden terpilih Prabowo membentuk kabinet gemuk.


Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

10 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan dalam acara Indonesia Quran Hours 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama itu mengangkat tema Indonesia Bersatu Indonesia Bangkit. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan


Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

10 jam lalu

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, ketika ditemui dalam acara CNBC Economic Outlook 2024, di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.


Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

10 jam lalu

Presiden Jokowi bersama para dokter usai meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit pendidikan di Jakarta, 6 Mei 2024 (Foto: BPMI Setpres/Kris)
Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

10 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

10 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.